Banda Aceh – Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang terlibat dalam Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 di wilayah Aceh untuk tetap waspada terhadap semua persiapan PON. Kemudian, hal-hal seperti administrasi dan lainnya harus disiapkan sebaik mungkin.
“Hampir setiap pelaksanaan PON selalu menimbulkan masalah. Saya berharap hal serupa tidak terjadi di Aceh. Oleh karena itu, karena kegiatan ini belum berjalan, saya mengajak kita semua untuk sedia payung sebelum hujan agar pelaksanaan PON di Aceh berjalan sukses,” kata Tomsi pada Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Tahun 2024 di Banda Aceh, Rabu, 24 April 2024.
Saat ini, berbagai persiapan PON di Aceh terus dilakukan dan sejumlah lokasi terus diselesaikan. Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya adalah salah satu lokasi utama dan tempat pembukaan yang akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo.
Tak hanya terkait PON, Tomsi juga memimpin fungsi pengawasan, khususnya mengawasi penggunaan anggaran yang diberikan kepada setiap Inspektur dan jajaran Inspektorat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tomsi juga mengutip pesan Presiden Jokowi, yang sering mengingatkan pada banyaknya anggaran belanja daerah yang tidak efektif.
“Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berorientasi pada hasil, karena hingga saat ini masih banyak APBD yang dianggarkan untuk belanja pendukung, seperti honor, perjalanan dinas, dan rapat, yang cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja utama yang produktif.” Ucapnya
Karena itu, Tomsi menyatakan bahwa, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendagri, Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus terus bekerja lebih baik dan lebih baik.
Sementara itu, Azwardi, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Irjen Kemendagri dan pimpinan KPK Republik Indonesia di Bumi Serambi Mekah.
Azwardi menyatakan, “Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat datang kepada Inspektur Jenderal Kemendagri Bapak Tomsi Tohir dan pimpinan KPK RI di Aceh. Semoga kunjungan ini semakin menguatkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Serambi Mekkah ini.”
Azwardi mengatakan bahwa program strategis dan pengeluaran wajib telah menjadi landasan yang kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Program-program ini bukan sekadar percakapan; mereka merupakan titik penting untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Azwardi menyatakan bahwa “Program strategis nasional dan daerah serta pengeluaran wajib tahun 2024 telah mengarah pada berbagai aspek penting pembangunan, dari penurunan stunting hingga upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”
Oleh karena itu, Azwardi menekankan bahwa pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mencapai tujuan mereka. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam hal ini.
Dengan demikian, kita patut berbangga dan bersyukur karena Pemerintah Aceh telah mencapai tingkat maturitas level 3 dalam sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang. Azwardi mengingatkan bahwa sebagai lembaga pengawasan utama, Inspektorat Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan capaian tersebut, bahkan untuk mencapai level 4.
Selain itu, menurut Azwardi, pengawasan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah Aceh, mencegah dan menemukan potensi KKN dalam pemerintahan, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Azwardi menyatakan, “Dalam konteks ini, kita juga bersyukur karena pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi melalui agenda koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK RI secara nasional dan khususnya di Aceh, telah dirasakan manfaatnya dalam meminimalkan berbagai potensi kecurangan dalam pengelolaan pemerintahan, yang dapat mengarah pada korupsi.”
Dalam hal program strategis dan pengeluaran yang diwajibkan, Sekda menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan banyak hal untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, dalam prosesnya, masih ada masalah dan hambatan yang dihadapi. Ini termasuk data yang belum lengkap dan tidak akurat serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
Azwardi mengingatkan bahwa pengawasan menyeluruh yang melibatkan semua pihak dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya (inklusif) sangat penting. Untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta inefisiensi penggunaan anggaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah juga sangat penting.
Karena itu, Sekda optimistis bahwa rapat pengawasan ini akan mampu menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi dan kerja sama, dan menemukan solusi untuk berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh akan terus ditingkatkan.
Saya yakin bahwa dengan kerja sama yang erat antara semua pihak kita dapat mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan, menuju visi Indonesia Emas 2045, sebagai negara nusantara berdaulat yang maju dan berkelanjutan. Kita harus ikut serta dan berkontribusi sebaik mungkin. Azwardi berharap kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang diharapkan.
Dalam acara tersebut, Sekda Aceh dan Pj Gubernur Aceh menerima sertifikat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh atas pencapaiannya dalam Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3.
