Banda Aceh, 24 Juni 2024 – Skandal korupsi mengguncang persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumatera Utara setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan serius terkait pengelolaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar, menyoroti pertanggungjawaban belanja Komite Olahraga Nasional (KONI) Aceh yang mencapai Rp 11,2 miliar untuk pelatihan atlet, namun tidak terbukti efektif.
Menurut laporan yang dirilis BPK, dana hibah senilai Rp 15,6 miliar yang seharusnya digunakan untuk persiapan PON juga dipertanyakan kebenarannya. Muhammad Iqbal Piyeung dari Komite Advokasi Daerah (KAD) Aceh menegaskan pentingnya intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi negara.
Kamaruddin Abu Bakar, atau yang dikenal sebagai Abu Razak, Ketua KONI Aceh, mendapat sorotan tajam atas kinerjanya yang dinilai kurang cermat dalam mengawasi pengelolaan dana olahraga. “Ini uang rakyat, jangan disalahgunakan,” tegas Iqbal Piyeung.
Presiden Joko Widodo telah menyoroti pentingnya keberhasilan PON Aceh-Sumut sebagai perhatian utama pemerintah, namun skandal ini mengancam kelancaran acara tersebut. “Ketua KONI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk dengan mundur dari jabatannya,” tegas seorang pejabat Kadin Aceh.
Nasruddin Bahar juga menambahkan bahwa penegakan hukum harus bersifat proaktif, tidak hanya menunggu laporan, mengingat pentingnya acara nasional ini bagi prestise Indonesia di mata dunia. “Apabila terbukti terlibat, sanksi berat harus diberlakukan,” katanya.
Dalam konteks ini, masyarakat Aceh dan Sumatera Utara menantikan langkah tegas dari KPK untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana negara secara transparan dan akuntabel. Perhelatan PON 2024 di Aceh-Sumut diharapkan tetap berjalan sukses, tanpa beban skandal korupsi yang merugikan kepentingan publik.
